Bpr muliatama – Komisi VI DPR RI mengadakan rapat kerja dengan pemerintah pada Sabtu (1/2/2025) untuk membahas rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).
“Baca Juga : iPhone 11 Masih Worth It? Cek Kelayakan di Tahun 2025”
Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, mengonfirmasi bahwa rapat tersebut benar-benar berlangsung. Ia menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membahas keputusan terkait persetujuan RUU BUMN.
Komisi VI bersama pemerintah menilai pembahasan ini harus segera selesai. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengadakan rapat pada hari Sabtu. Biasanya, rapat DPR hanya berlangsung pada hari kerja di kompleks Parlemen.
Amin menjelaskan bahwa pembahasan RUU ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan mendesak yang membuat pemerintah dan DPR harus segera menyelesaikannya.
Menurut agenda yang beredar, rapat ini dimulai pada pukul 15.00 WIB. Beberapa pejabat pemerintah yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Menteri BUMN RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, serta Menteri Sekretaris Negara RI.
Komisi VI DPR berharap pemerintah dapat segera mengambil keputusan terkait RUU BUMN. Pembahasan yang lebih cepat diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik untuk sektor BUMN.
DPR Gelar Rapat Sabtu Bahas RUU BUMN, Pemerintah Diminta Segera Putuskan
Beberapa pihak menilai pembahasan RUU ini memerlukan masukan lebih luas dari berbagai kalangan. DPR dan pemerintah harus mempertimbangkan dampak aturan baru bagi perusahaan BUMN.
Ekonom dan pengamat industri menilai aturan dalam RUU ini bisa memengaruhi operasional serta kebijakan bisnis perusahaan negara. Keputusan yang tergesa-gesa berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari.
Pemerintah diminta memastikan bahwa kebijakan ini berpihak kepada kepentingan publik dan meningkatkan kinerja BUMN. DPR juga harus transparan dalam setiap tahapan pembahasan agar masyarakat memahami tujuan aturan ini.
“Baca Juga : Menangis di Pagi Hari Bantu Turunkan Berat Badan?”
Publik Sangat berharap dengan pemerintah dan DewanPR bisa menghasilkan kebijakan adil positif bagi perekonomian.