Bpr muliatama – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons kritik yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla (JK), wakil presiden ke-10 dan ke-12, terhadap kinerja Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa pernyataan JK mengenai kurangnya pemahaman Nadiem terhadap pendidikan tidaklah tepat.
Nadiem sebagai Pembelajar yang Aktif
Nunuk menyatakan, “Saya tidak ingin menilai Pak JK yang memiliki reputasi tinggi, tetapi salah jika menyatakan Mas Menteri tidak paham pendidikan.” Dalam keterangannya, Nunuk menjelaskan bahwa Nadiem adalah seorang pembelajar yang cepat, rajin membaca, dan mendengarkan masukan dari timnya sebelum mengambil keputusan. “Selama tiga bulan, beliau menggunakan waktu untuk membaca dan mendengar, bukan langsung mengambil kebijakan,” ujar Nunuk.
Ia juga menjelaskan bahwa seorang menteri tidak harus menguasai semua aspek dalam bidangnya. Nadiem memiliki sejumlah direktur dan tim yang siap mendukung pelaksanaan visi dan misinya di dunia pendidikan. “Menteri tidak perlu seperti kamus yang mengerti segala hal. Untuk itu ada direktur jenderal, jadi rugi jika harus menguasai semuanya,” tambahnya.
Baca Juga : Beasiswa Pemerintah: Memperluas Akses Pendidikan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri
Sebelumnya, JK mengkritik Nadiem dengan menyatakan bahwa mantan CEO Gojek itu tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang pendidikan. Dalam sebuah forum diskusi yang disiarkan di YouTube, JK membandingkan Nadiem dengan menteri-menteri pendidikan sebelumnya, seperti Ki Hadjar Dewantara dan Anies Baswedan, yang memiliki keahlian di bidang pendidikan. Ia menegaskan bahwa kinerja Nadiem kurang optimal, terutama karena jarang melakukan kunjungan ke daerah dan berkantor.
Pentingnya Sosok Pemimpin yang Kompeten, Kritik JK
JK berpendapat bahwa kepemimpinan kementerian pendidikan harus melibatkan sosok yang kompeten dan aktif. Ia menyebutkan bahwa kementerian ini memiliki cakupan yang luas, tidak hanya pendidikan tetapi juga kebudayaan, riset, dan teknologi. “Kita perlu sosok yang jarang ke kantor dan tidak paham dengan bidangnya,” kritik JK.
Dalam analisisnya, JK mengaitkan kepemimpinan kementerian pendidikan dengan manajemen perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa memilih pemimpin yang tepat adalah langkah pertama dalam membangun perusahaan yang baik. Ia juga menyarankan agar setiap program dan target didefinisikan dengan jelas sebelum mengatur anggaran.
JK menekankan pentingnya pemahaman mendalam dalam bidang pendidikan. “Jika menteri pendidikan tidak memahami bidangnya, maka berapa pun anggaran yang diberikan tidak akan berarti,” ujarnya. Menurutnya, perbaikan kualitas pendidikan tidak hanya membutuhkan anggaran yang cukup, tetapi juga pemimpin yang benar-benar mengerti tantangan dalam dunia pendidikan. “Keluhan masyarakat mencerminkan perlunya perubahan,” tutupnya.