Bpr muliatama – Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak selalu berarti membangun universitas baru. Dalam acara peluncuran Rekomendasi Kebijakan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat. Stella menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan anggaran yang terbatas dan skala prioritas yang jelas.
Pendekatan Pemerataan Pendidikan
Menurut Stella, jika anggaran difokuskan untuk pembangunan universitas baru. Maka dana untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas universitas yang sudah ada akan berkurang. Ia mengingatkan pentingnya menghindari pendekatan yang tidak efisien, seperti menggali lubang untuk menutup lubang. Dengan kata lain, alokasi sumber daya pendidikan harus dilakukan secara bijaksana agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Stella menekankan bahwa prinsip keadilan dalam pendidikan harus didasarkan pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini berarti bahwa penyediaan layanan pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua kalangan. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok agar semua kebutuhan. Terutama dalam hal kualitas pendidikan, dapat terpenuhi.
Baca Juga : Cologne Cathedral: Sejarah dan Keindahan Katedral Terbesar Ketiga di Dunia
Perbedaan Pandangan di Kalangan Pejabat
Sementara itu, pandangan terkait pemerataan pendidikan tidak seragam di kalangan pejabat pemerintah. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengemukakan bahwa pemerintah berencana membangun unit sekolah baru sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto. Mu’ti menjelaskan bahwa pembangunan unit sekolah baru dan penambahan rumah belajar nonformal dapat menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut.
Pemerataan pendidikan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius, terutama di era yang semakin kompetitif ini. Pendekatan yang berbeda antara Stella dan Mu’ti mencerminkan kompleksitas masalah yang harus dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kedua pendekatan tersebut menggambarkan tantangan yang ada dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, sedangkan di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan yang sudah ada.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait langkah-langkah yang akan diambil. Setiap kebijakan harus dirancang dengan cermat, agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan. Fokus pada kualitas dan pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas utama agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Simak Juga : Strategi Sukses Live Shopping: Tips untuk Meningkatkan Penjualan