Pesan Jusuf Kalla kepada Prabowo: Pilih Menteri Pendidikan yang Kompeten

Bpr muliatama – Pesan Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12. JK mengingatkan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk selektif dalam memilih Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Dalam forum diskusi yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen pada Sabtu, 7 September 2024, JK menegaskan pentingnya penunjukan menteri yang benar-benar memahami bidang pendidikan.

Pesan Jusuf Kalla TerhadapDampak Kepemimpinan yang Tidak Kompeten

Menurut JK, penunjukan menteri yang tidak kompeten di bidang pendidikan akan berdampak negatif pada hasil yang dicapai, meskipun kementerian tersebut memperoleh anggaran yang besar. “Berapa pun jumlah anggaran yang diberikan, hasilnya akan tetap buruk jika menteri tidak mengerti pendidikan,” ujar JK, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Baca Juga : Sri Mulyani dan DPR Beda Pendapat Soal Alokasi Dana Pendidikan dari APBN

JK menilai bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan hanya anggaran yang perlu diperbaiki, tetapi juga kepemimpinan kementerian. Ia menganalogikan posisi Mendikbudristek dengan posisi Chief Executive Officer (CEO) di sebuah perusahaan. Menurutnya, langkah pertama dalam membangun perusahaan yang baik adalah memilih pemimpin yang kompeten. Setelah itu, baru menetapkan program dan target yang akan dicapai, serta anggaran yang dibutuhkan. “Jangan sebaliknya,” tegas JK.

Kritik terhadap Kinerja Nadiem Makarim

JK juga mengkritik kinerja Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim selama lima tahun menjabat. Ia menganggap Nadiem, yang sebelumnya merupakan pendiri Gojek, tidak memiliki cukup pengalaman di bidang pendidikan. JK menyebutkan beberapa nama menteri pendidikan yang pernah menjabat, seperti Ki Hadjar Dewantara, Muhadjir Effendy, dan Anies Baswedan, yang dinilai memiliki keahlian di bidang pendidikan.

Menurut JK, Nadiem sebagai menteri pendidikan tidak pernah mengunjungi daerah dan jarang berada di kantor. Hal ini dianggapnya sebagai kekurangan mengingat cakupan kementerian yang luas, yang mencakup pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. JK menilai, untuk posisi ini diperlukan sosok yang benar-benar kompeten dan berpengalaman di bidang terkait.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Kemendikbudristek mengenai pernyataan JK. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Girsang, menyatakan bahwa dia tidak dapat memberikan informasi dan menyarankan untuk menghubungi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbudristek. Pelaksana Tugas BKHM, Anang Ristanto, juga belum memberikan balasan atas pertanyaan yang diajukan. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, hanya membaca pesan tanpa memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.

Simak Juga : Tips Agar Koper Tidak Rusak Saat Masuk Bagasi Pesawat